Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menjelaskan para kepala daerah mendapat pengarahan dari KPK, BPK, dan Kemendagri. Menurutnya, seluruh pejabat daerah di NTB sepakat untuk saling menjaga dan membenahi tata kelola pemerintahan.
"Ada yang dikoreksi untuk perbaikan ke depan. Penekanannya adalah pencegahan. Saya kira yang disampaikan KPK polanya relatif sama. Kesalahan dalam proses pelaksanaan pemerintahan itu menjadi warning buat kami," singkat Mohan.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi menjelaskan OTT pejabat di Lombok Barat menjadi pelajaran berharga untuk memperketat tata kelola dan regulasi di Bumi Patuh Patut Patju. Ia berharap kasus serupa tidak terulang lagi.
"OTT kemarin cukup kemarin sebagai pelajaran. Kita perbaiki di pemerintahan supaya tidak terulang kembali," kata Ivan.
