Pun demikian, proyek infrastruktur transportasi ini dinilai tepat secara estetika di kawasan wisata karena tanpa kabel listrik. Tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah sterilisasi jalur dan penataan ruang fisik jalan yang dapat memastikan trem memiliki ketepatan waktu yang andal.
Selain itu, lanjut akademisi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata itu mengingatkan agar tidak menomorduakan transportasi umum berbasis jalan seperti Trans Metro Dewata. Justru dengan adanya trem perlu integrasi yang langsung dan tepat menghubungkan dengan jaringan bus, taksi, maupun layanan feeder lainnya.
"Menata ulang ekosistem transportasi lokal agar tidak memicu konflik sosial saat trem beroperasi," sambungnya.
Djoko juga menyoroti kepastian skema kelayakan finansial dan keberlanjutan subsidi. Ia melihat jika skema Capital Expenditure yang sangat tinggi tidak sebanding dengan kemampuan APBD. Sementara skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) acapkali tidak mencapai kesepakatan kelayakan.
"Pemda Bali harus memetakan secara jelas pembagian beban anggaran tim redaksi APBN, ABPD provinsi atau kabupaten, PT KAI, dan pihak swasta," ujar Djoko.
