Ia menyarankan agar memanfaatkan potensi pendanaan kreatif daerah, seperti pengalokasian porsi Pungutan Wisatawan Asing atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk menyokong subsidi operasional.
Lebih lanjut, Djoko juga mengkhawatirkan terkait proses konstruksi berlangsung karena akan berdampak pada lalu lintas padat wisata seperti di Kuta dan Canggu. Oleh karena itu, Pemprov Bali dan Pemkab Badung bersama kepolisian setempat perlu memikirkan rekayasa lalu lintas agar tidak melumpuhkan perekonomian lokal.
Yang terakhir, Djoko menyarankan harus ada kejelasan dalam kelembagaan operasional trem. Ketidakjelasan entitas pemegang konsesi, kemudian siapa operatornya apakah BUMD atau BUMN dan ketiadaan kerangka regulasi pengoperasian kereta api perkotaan di tingkat daerah perlu dibahas.
"Pemda perlu segera memformalkan kelembagaan misal melalui BUMD konsorsium yang bertindak sebagai Transport Authority di Bali untuk mengelola integrasi tarif, jadwal dan keandalan layanan secara profesional," tandas Djoko.
