"Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi pembangunan nasional. Ancaman sekarang semakin rumit, dari konflik geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara. Wantimpres harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. Penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara harus menjadi perhatian utama," kata Bamsoet.
Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno memiliki sepuluh anggota, termasuk Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.
Bidang ini bermitra dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Mitranya mencakup kementerian yang menangani agama dan haji, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, perempuan dan anak, kependudukan dan keluarga, pemuda dan olahraga, sosial, pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta ekonomi kreatif. Bidang ini berperan mengkaji efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan semakin dirasakan rakyat.
"Keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kehidupan rakyat. Apakah kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera. Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, koperasi, dan pemberdayaan desa harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Wantimpres harus membantu Presiden menemukan hambatan pelaksanaan program sekaligus jalan keluarnya," tegas Bamsoet.
Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung memiliki tujuh anggota, termasuk Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang ini memiliki cakupan mitra paling luas, meliputi Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, serta koordinasi bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Mitranya mencakup kementerian yang menangani investasi, industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, transmigrasi, perhubungan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.
