Mitra strategis lainnya adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Bidang ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, investasi, hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja.
"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan terobosan besar. Investasi harus menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor. Wantimpres perlu memberikan analisis mengapa investasi belum optimal, biaya logistik masih tinggi, industri menghadapi tekanan, serta bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dapat bergerak lebih selaras untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," jelas Bamsoet
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menegaskan keberhasilan pembidangan sangat bergantung pada kemampuan ketiga bidang bekerja secara terpadu. Persoalan kelangkaan BBM, misalnya, berkaitan dengan ketahanan energi, distribusi, harga pangan, inflasi, hingga stabilitas sosial.
Demikian pula pengangguran yang terkait dengan investasi, pendidikan, industri, dan kualitas tenaga kerja. Karena itu, Wantimpres perlu memperkuat koordinasi antar kementerian, memanfaatkan data BPS dan Bappenas, serta menyusun rekomendasi lintas sektor yang terukur.
"Wantimpres harus berani menyampaikan pandangan yang objektif kepada presiden, termasuk ketika suatu kebijakan perlu diperbaiki. Rekomendasi harus menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Dengan tiga bidang yang bekerja secara sinergis, Wantimpres dapat semakin mampu membantu Presiden Prabowo mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat," ujar Bamsoet.
