Meski Islandia merupakan anggota NATO, para pendukung keanggotaan Uni Eropa menilai solidaritas Eropa akan memberikan perlindungan lebih kuat jika suatu saat Trump melontarkan ancaman serupa.
Penghitungan suara berlangsung ketat sepanjang malam. Kubu "Ya" sempat unggul, terutama berkat suara dari ibu kota Reykjavik, sebelum keunggulan berbalik ke kubu "Tidak".
Saat fajar, selisih suara kedua kubu hanya beberapa ratus suara. Namun, jarak tersebut melebar setelah suara dari wilayah pedesaan mulai dihitung, tempat kubu oposisi dan warga yang menolak terhadap keanggotaan Uni Eropa lebih kuat.
"Ini bukan waktunya untuk bergabung," kata salah satu pemilih kubu "Tidak", Daniel Bjarkason, kepada Associated Press.
"Mungkin 10, 15, 20 tahun lagi atau lebih, kita bisa mempertimbangkannya kembali. Tapi untuk sekarang, masyarakat masih terlalu terpecah. Kalau memang ingin bergabung dengan Uni Eropa, seharusnya dukungannya bisa mencapai 70-30 untuk kubu 'Ya'," tambahnya.
Islandia telah memperdebatkan kemungkinan bergabung dengan Uni Eropa selama hampir dua dekade.
Pemerintahan Islandia saat ini yang berhaluan kiri, awalnya berencana menggelar referendum tahun depan (2027). Namun, pemungutan suara dipercepat karena meningkatnya ketegangan geopolitik terkait perang Rusia di Ukraina dan isu Greenland.
Negara Nordik itu pertama kali mengajukan permohonan bergabung pada 2009, setelah krisis keuangan global menghantam Islandia cukup parah. Perundingan kemudian dihentikan pada 2013 setelah pemerintahan yang skeptis terhadap Uni Eropa berkuasa.
Hasil referendum ini diperkirakan mengecewakan banyak pihak di dalam Uni Eropa. Sebagai negara kaya, stabil, dan demokratis dengan sektor perikanan yang kuat, Islandia sebenarnya dinilai bisa bergabung dalam waktu relatif singkat. Kroasia menjadi negara terakhir yang masuk pada 2013.
