Kedua, BI memperkuat pengaturan dan pengawasan keamanan siber terhadap seluruh penyelenggara sistem pembayaran. Pengawasan tersebut mencakup pengelolaan risiko, perlindungan infrastruktur penting, pengembangan sistem deteksi dini, serta kesiapan penanganan dan pemulihan insiden.

"Kalau sudah disiapkan penanganannya, yang paling penting lagi pemulihan insidennya. Jadi tidak berlarut-larut ya," jelas Filianingsih.

Ketiga, BI meningkatkan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi industri, serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Koordinasi tersebut mencakup upaya pencegahan, pengawasan, hingga penanganan insiden siber yang berpotensi mengganggu sistem pembayaran nasional.

Langkah keempat, BI meminta seluruh penyelenggara sistem pembayaran termasuk perusahaan penyedia layanan penunjang untuk meningkatkan keamanan sistem dan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan. Penyelenggara juga diminta segera melaporkan setiap insiden kepada BI dan otoritas terkait.