Penilaian kredit yang mengabaikan arus kas, usaha informal dan sumber data alternatif membuat banyak pelaku usaha perempuan belum terjangkau layanan keuangan formal.
Angelique menilai pembiayaan perlu menyesuaikan skema pembayaran, mendukung pembangunan rekam jejak usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong transisi menuju pembiayaan komersial berkelanjutan.
Untuk mendukung penggunaan layanan secara berkelanjutan, Angelique menambahkan skema pembayaran perlu disesuaikan dengan arus kas usaha, sementara mekanisme pengaduan yang jelas juga diperlukan agar perempuan dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam mengakses program kredit.
Riset yang dilakukan Women’s World Banking terhadap pelaku usaha perempuan yang berjualan di e-commerce menemukan hanya 44 persen pengusaha perempuan yang mampu mempertahankan usahanya selama 3–5 tahun, sementara hanya 23 persen yang mampu bertahan lebih dari lima tahun, dibandingkan dengan 31 persen pengusaha laki-laki.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan pemantauan perkembangan usaha penerima pinjaman menjadi bagian penting dalam pengelolaan kredit program pemerintah, termasuk untuk menilai kesiapan debitur naik kelas ke pembiayaan pada tahap berikutnya.
“Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang sebagai jembatan bagi pelaku usaha. Kami memantau graduasi debitur pada setiap segmen, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil, dengan harapan mereka dapat mengakses pembiayaan komersial seiring perkembangan usahanya,” ujarnya.
Sementara itu, Division Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menekankan program pembiayaan pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada perluasan akses kredit.
