"Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat menjadi sasaran pemajakan hanya karena pemerintah tidak memiliki terobosan dalam menggali sumber penerimaan yang lebih adil dan progresif," imbuhnya.
Atas dasar itu, YLKI mendesak pemerintah menghapus PPN atas pembalut wanita melalui penyesuaian kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. YLKI juga meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan pajak terhadap produk kebutuhan menstruasi lainnya dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keterjangkauan, perlindungan konsumen dan kesetaraan gender.
"Menyusun strategi penerimaan pajak yang kreatif, progresif dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi pajak dan penguatan kepatuhan, tanpa membebani pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan," pungkasnya.
