"Merumuskan kaidah hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum adalah prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi nasional kita," katanya.
Penguatan sistem hukum nasional, lanjutnya, berarti penting dalam mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan agenda penyesuaian standar tata kelola dan regulasi nasional dalam proses Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menko menilai pembenahan hukum, termasuk penguatan kepastian hukum dan evaluasi regulasi pemberantasan korupsi, menjadi bagian dari tantangan yang harus dijawab secara serius untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan nasional.
Untuk itu melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, dia mengajak generasi muda untuk meneruskan semangat para pendiri bangsa dengan menjadikan integritas, persatuan, dan penghormatan terhadap hukum sebagai landasan dalam berkontribusi bagi masa depan Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenko Kumham Imipas dan Universitas Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.
