NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra optimistis Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
"Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan mereka (OECD), terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, hukum yang adil dan pasti, dan sebagainya," kata Yusril dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pemerintah terus mempercepat penyelesaian 80 area transformasi yang perlu dibenahi sebagai bagian dari persiapan Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Salah satu aspek yang terus diperbaiki adalah integrasi data hukum yang dikembangkan Kementerian Hukum.
Kementerian Hukum mencatat sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Yusril mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam membangun sistem integrasi data tersebut karena menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah.
Ia menjelaskan integrasi data telah menjadi inisiatif pemerintah sejak 2000-an melalui penerapan pemerintahan elektronik (e-government) dan terus mengalami perkembangan.
