Yusril menilai keanggotaan OECD akan menempatkan Indonesia dalam kelompok negara maju, bukan lagi negara berkembang.
"Kalau itu memang betul berhasil masuk sebagai anggota OECD, maka Indonesia adalah negara ketiga di Asia, menyusul Jepang dan Korea Selatan, sebagai kelompok negara maju di dunia, bukan lagi kelompok negara berkembang," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada 2027 untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Ketiga prioritas tersebut meliputi pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Saat ini, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik tersebut.
