Menurut dia, pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Terkait revisi Undang-Undang Persaingan Usaha, Airlangga mengatakan regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan regulasi tersebut. Pembahasannya juga menjadi bagian dari inisiatif DPR RI melalui Komisi VI.

Mengenai perkembangan proses aksesi OECD, Airlangga memastikan tahapan tersebut berjalan sesuai target pemerintah.

Hingga saat ini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan kemajuan sekitar 80 persen. Meski demikian, sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan.

Proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini telah memasuki tahap peninjauan teknis. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memperoleh keanggotaan penuh organisasi tersebut pada 2028.