NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rala tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Dengan demikian, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, tetapi menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Pasalnya, kata dia, surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres yang ditujukan kepada MPR telah menyatakan secara tegas kehendak Gibran untuk berhenti dari jabatannya.
Yusril menilai hal tersebut dapat dilihat secara jelas dari bunyi surat yang ditandatangani Gibran. Pada paragraf pertama surat tersebut, Gibran menyatakan "Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri".
Dia mengatakan pernyataan itu merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif sendiri dan bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR.
Bahkan dalam paragraf selanjutnya, sambung dia, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
