Menko menambahkan, dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyampaikan "Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan".
Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.
"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut," tutur dia.
Dia menuturkan yang perlu dilakukan MPR, yakni menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden, serta UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang mengatur kewenangan MPR.
Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
