Pasal tersebut berbunyi "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden".
Dengan demikian, lanjut Menko, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR.
Dia melanjutkan proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu pun menekankan seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Hal itu penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku," ucap Yusril.
