NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut integrasi data korporasi dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mendukung ekonomi nasional.
Dia mengatakan pelayanan administrasi hukum membutuhkan kecepatan dan ketepatan agar dapat menjadi salah satu pilar pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
"Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum," kata Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, transformasi pelayanan administrasi hukum merupakan perjalanan panjang yang telah dirintis sejak 1998. Upaya modernisasi tersebut terus berkembang hingga menghadirkan sistem AHU Online yang memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan administrasi hukum.
Ia menjelaskan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan modern menghadirkan tantangan baru, yaitu digitalisasi pendaftaran badan usaha saja tidak lagi cukup.
