Dengan demikian, kata dia, pemerintah juga harus mampu menyediakan informasi yang akurat mengenai status hukum badan usaha, pihak yang mewakili, hingga pihak yang mengendalikan suatu korporasi.
Menko Yusril menyampaikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum saat ini telah mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi.
Dikatakan bahwa besarnya jumlah itu menunjukkan peran strategis administrasi hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional sekaligus penyelenggaraan pemerintahan.
Dia menilai kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Karena itu menurut dia, ketersediaan data korporasi yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah dalam memastikan informasi hukum suatu badan usaha serta mendukung proses pengambilan keputusan.
