"Kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis," ujarnya.
Namun dia menilai sistem yang kuat harus didukung sumber daya manusia profesional, akuntabel, memiliki integritas, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dia menegaskan bahwa keberhasilan integrasi data tidak boleh hanya diukur dari banyaknya instansi yang terhubung atau jumlah transaksi pertukaran data, sebab hal yang jauh lebih krusial memastikan data yang dipertukarkan tersebut akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Harapan kami, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum selama ini, terutama dalam meningkatkan pelayanan melalui sistem online, betul-betul dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi," kata Yusril.
