NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut integrasi data korporasi dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mendukung ekonomi nasional.
Dia mengatakan pelayanan administrasi hukum membutuhkan kecepatan dan ketepatan agar dapat menjadi salah satu pilar pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
"Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum," kata Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, transformasi pelayanan administrasi hukum merupakan perjalanan panjang yang telah dirintis sejak 1998. Upaya modernisasi tersebut terus berkembang hingga menghadirkan sistem AHU Online yang memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan administrasi hukum.
Ia menjelaskan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan modern menghadirkan tantangan baru, yaitu digitalisasi pendaftaran badan usaha saja tidak lagi cukup.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah juga harus mampu menyediakan informasi yang akurat mengenai status hukum badan usaha, pihak yang mewakili, hingga pihak yang mengendalikan suatu korporasi.
Menko Yusril menyampaikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum saat ini telah mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi.
Dikatakan bahwa besarnya jumlah itu menunjukkan peran strategis administrasi hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional sekaligus penyelenggaraan pemerintahan.
Dia menilai kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Karena itu menurut dia, ketersediaan data korporasi yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah dalam memastikan informasi hukum suatu badan usaha serta mendukung proses pengambilan keputusan.
"Kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis," ujarnya.
Namun dia menilai sistem yang kuat harus didukung sumber daya manusia profesional, akuntabel, memiliki integritas, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dia menegaskan bahwa keberhasilan integrasi data tidak boleh hanya diukur dari banyaknya instansi yang terhubung atau jumlah transaksi pertukaran data, sebab hal yang jauh lebih krusial memastikan data yang dipertukarkan tersebut akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Harapan kami, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum selama ini, terutama dalam meningkatkan pelayanan melalui sistem online, betul-betul dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi," kata Yusril.
