NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa pembentukan Tim Koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM berat bukan untuk mencampuradukan antara kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan. Yusril mengatakan Tim Koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan prosedur penyelidikan dan penyidikan.
Yusril menjelaskan tim tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komnas HAM maupun mencampuri kewenangan Kejaksaan Agung. Kemenko menjalankan fungsi koordinasi untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai hambatan prosedural yang menyebabkan penanganan sejumlah perkara pelanggaran HAM yang berat belum ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan HAM.
Ia mengatakan persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur antara proses penyelidikan yang menjadi kewenangan Komnas HAM dan proses penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia menyinggung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (10/11//2026).
