"Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut," kata Yusril.
"Saya lebih suka menamai tim ini sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan Pokja yang membahas substansi kewenangan penyelidik dan penyidik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan," tambahnya.
Yusril berharap melalui koordinasi yang konstruktif, hambatan yang selama ini terjadi dapat diidentifikasi dan dicarikan jalan keluar. Menurutnya, kepentingan utama adalah memastikan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM yang berat dapat berjalan sesuai perundang-undangan.
"Pak Amirudin tidak hadir dalam rapat koordinasi tadi. Kesan saya, pemahaman beliau terhadap apa yang tadi dibahas dalam rapat bias, sehingga saya menjelaskan substansi rapat dengan rilis di atas," imbuhnya.
