Yusril mengatakan koordinasi tersebut diperlukan agar kedua lembaga memiliki pemahaman yang sama mengenai standar dan prosedur hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dengan demikian, ujarnya, hasil penyelidikan Komnas HAM dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung tanpa terus terkendala perbedaan persepsi.
"Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan," ujar dia.
Menurut Yusril, selama ini Kejaksaan terbiasa dengan penyelidikan dan penyidikan yang berada pada satu atap, baik oleh penyidik polisi maupun penyidik kejaksaan. Sementara yang terpisah adalah penuntutan yang memang murni kewenangan JPU.
Dalam kasus pelanggaran HAM berat, katanya, penyelidikan ada pada Komnas HAM, sementara penyidikan dan nantinya penuntutan ada pada Kejaksaan. Hambatan antara penyelidik Komnas dan Penyidik Kejaksaan inilah yang disebut ingin diselesaikan.
