NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut pembentukan tim koordinasi penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung.
Dalam siaran pers diterima di Jakarta, Senin, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) itu menegaskan pembentukan tim tersebut bertujuan menyamakan persepsi, standar, serta prosedur penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejagung.
“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, melainkan prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama,” ucap Menko Yusril.
Sebagai Kemenko, Yusril mengatakan pihaknya bertugas melakukan koordinasi untuk mencari tahu penyebab hasil penyelidikan kasus HAM berat masa lalu oleh Komnas sebagian besar mandek di Kejaksaan serta mencari jalan keluar untuk mengatasinya.
Menurut dia, persoalan utama yang perlu diselesaikan ialah perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur antara penyelidikan yang menjadi kewenangan Komnas HAM dan penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan.
