“Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” imbuhnya.
Fungsi koordinasi, Yusril menambahkan, merupakan bagian dari tugas Kemenko dalam memastikan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian persoalan lintas lembaga.
Koordinasi, kata dia, tidak berarti intervensi ataupun mengurangi independensi lembaga yang dikoordinasikan.
“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” ujarnya.
Yusril, pada Senin siang, menyampaikan bahwa pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, khususnya 13 kasus mala lalu yang belum diselesaikan melalui jalur yudisial.
