Dalam jumpa pers, dia mengatakan pokja tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Polri, serta tidak menutup kemungkinan dari kalangan akademisi dan hakim.
Hal itu disampaikan sesuai rapat koordinasi tingkat menteri membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat yang turut dihadiri Wakil Menko Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, Wakil Ketua Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo, serta Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Didik Farkhan.
Sementara itu, siaran pers lanjutan disampaikan Yusril pada Senin malam menanggapi pernyataan Anggota Komnas HAM Amiruddin yang menyebut lembaganya tidak terlibat dalam pembentukan pokja dan menolak bergabung dengan tim tersebut.
Amiruddin, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan salah satu dasar penolakan adalah karena posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
“Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara pokja yang dikendalikan oleh Menko Kumham Imipas adalah instrumen dari eksekutif atau pemerintah,” ujarnya.
