NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan sejumlah capaian pemerintah selama dua tahun dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut beragam, mulai dari sektor pangan hingga pengolahan sampah.

Zulhas mengatakan capaian tersebut terlihat dari harga pangan dalam negeri yang tergolong stabil meskipun harga pangan dunia naik. Bahkan, cadangan beras BULOG tercatat menembus 5 juta ton pada April 2026.

"Meski harga pangan dunia naik pasokan dan stabilisasi harga dijaga. Telur ayam ras terjaga Rp26.715/kg, beras SPHP wilayah A terjaga Rp12.185/kg, beras medium terjaga Rp14.009/kg, dan beras premium terjaga terjaga Rp 15.683/kg. 100 Gudang BULOG baru dibangun, cadangan capai 5 juta ton pada April 2026," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima NadiKabar, Kamis (22/10/2026).

Tidak hanya itu, dia mengatakan Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini berada di angka yang cukup tinggi, yakni mencapai 131 pada 2026. Menurutnya, angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pertanian juga menembus 5,74% pada 2025, tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Zulhas mengatakan upaya untuk mendukung kesejahteraan petani tidak hanya sebatas itu. Pemerintah turut menyederhanakan aturan distribusi pupuk agar lebih mudah dijangkau petani.

Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500/kg sejak 2025. Sementara itu, HPP jagung di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 5.500/kg dengan persyaratan mutu yang telah ditentukan. Pemerintah turut mengembangkan sentra garam seluas 2.000 hektare di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Penyaluran pupuk berlapis 145 aturan, tata kelola disederhanakan melalui 1 Perpres dengan rantai distribusi lebih langsung ke petani. Pupuk mahal karena perantara, koperasi desa ditugaskan menjual sesuai HET. HET pupuk urea Rp2.250/kg dan NPK Rp2.300/kg turun 20% menjadi Rp1.800/kg dan Rp1.840/kg sejak 22 Oktober 2025," jelasnya.

Zulhas menjelaskan pemerintah juga terus berupaya mencegah alih fungsi lahan sawah.

"(Kehadiran) Perpres 4/2026 memperbarui pengendalian alih fungsi dan perlindungan lahan sawah, menggantikan Perpres 59/2019," ungkapnya.

Sementara itu, pencatatan karbon yang sebelumnya terpisah-pisah kini diintegrasikan melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Zulhas mengatakan pemerintah juga tengah berupaya mengolah sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi energi listrik.

"Sampah diolah menjadi listrik dengan WTE/PSEL di 24 lokasi," tutupnya.