NADIKABAR.COM — Dampak perubahan iklim kian nyata dan mengancam ketahanan pangan, lingkungan, serta kestabilan ekonomi. Potensi kerugian ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp544 triliun.
Di saat yang sama, pembiayaan aksi iklim masih menghadapi kesenjangan besar. APBN diperkirakan hanya mampu menopang sekitar 30% kebutuhan, sementara 70% sisanya memerlukan partisipasi sektor swasta dan mitra internasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga mengajak dunia usaha, investor, dan lembaga keuangan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui lima mesin pertumbuhan hijau dan dua pintu investasi, yakni pasar karbon/NEK serta proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
"Perubahan iklim sudah kita rasakan melalui El Niño berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan panen, serta ancaman terhadap penghidupan masyarakat. Kita perlu pembiayaan yang bergerak sampai ke lapangan. Pemerintah membuka ruang bagi sektor swasta untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang terukur sekaligus memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).
Dia mengatakan strategi pembangunan berketahanan iklim berpotensi menekan risiko kerugian ekonomi nasional hingga 79,2%, setara Rp61,71 triliun. Pemerintah juga menempatkan hutan, gambut, mangrove, laut, dan sawah sebagai aset iklim untuk menopang sistem pangan sekaligus perlu dilindungi bersama masyarakat yang menjaganya.
Pemerintah melalui kebijakan NEK mendorong lima sektor sebagai sumber pertumbuhan dan peluang pembiayaan: (1) hutan dan lahan, melalui perlindungan serta pemulihan alam yang tetap menjaga penghidupan masyarakat; (2) energi, melalui investasi energi terbarukan, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, dan penciptaan lapangan kerja; (3) industri hijau, agar proses produksi lebih bersih dan produk Indonesia semakin kompetitif; (4) sektor strategis lain, termasuk pertanian, pengelolaan sampah, dan karbon biru; serta (5) masyarakat-petani, nelayan, dan warga desa-yang harus ikut menikmati manfaat ekonomi dari aksi iklim.
"Ukuran keberhasilan pasar karbon bukan hanya nilai transaksinya, tetapi juga seberapa besar manfaatnya sampai kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa hutan," ujar Zulhas.
