Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyambangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pagi ini. Kunjungan Sudaryono ke Purbaya ini menjadi pertama kalinya se
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyiapkan mesin dilengkapi teknologi mengecek keaslian pita cukai rokok. Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran pita cukai palsu
Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan infrastruktur blending dan distribusi B50. Hal ini demi mendukung program pemerintah dalam menggantikan bahan bakar kendaraan berbasis fos
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada 2025. Hal tersebut terjadi seiring dengan capaian pertumbuhan
Badan Gizi Nasional (BGN) menerima alokasi anggaran pada 2027 sebesar Rp 240 triliun. Menurut Kepala BGN Sudaryono, sebagian besar alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksa
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan rehabilitasi Jembatan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Jembatan Wae Dampek di Kabupaten Manggarai Timur, de
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tidak meminta penambahan anggaran di tahun ini, meskipun ada rencana pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini disampaika
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menyetorkan dividen Rp 120 triliun tahun ini. Menurut Purbaya, n
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait sengketa investasi yang melibatkan emiten milik konglomerat Peter Sondakh, PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Perusahaan itu terl
Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, menyampaikan bahwa Pertamina melakukan adaptasi dan merespons dinamika geopolit
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya dugaan keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memuluskan perusahaan-perusahaan nakal yang mengemp