NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 10 kasus pelanggaran Pasar Modal. Pelanggaran ini meliputi manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan afiliasi, hingga ketidakpatuhan kewajiban pengalihan saham.

Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menjatuhkan berbagai sanksi, mulai dari larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), penutupan rekening efek, denda administratif, hingga kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Dari jumlah tersebut, tiga kasus di antaranya terkait manipulasi perdagangan saham yang diminta mengembalikan keuntungan tidak sah total mencapai Rp 23,77 miliar.

OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 3,71 miliar. Sementara itu, nilai keuntungan tidak sah yang wajib dikembalikan merupakan jumlah yang diperintahkan OJK, bukan nilai yang sudah terealisasi pengembaliannya.

"Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK dalam siaran persnya, Sabtu (21/11/2026).

OJK menegaskan tidak menoleransi praktik manipulasi perdagangan saham yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan. Praktik tersebut dinilai dapat mengganggu pembentukan harga saham yang wajar sekaligus menggerus kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

Selain itu, OJK mengingatkan emiten dan pengurus perusahaan untuk selalu menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Mereka juga wajib mematuhi aturan terkait transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, serta kewajiban lainnya.

Berikut rincian pelanggaran 10 kasus dan sanksi OJK :

1. Manipulasi Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI)

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, ditemukan pelanggaran transaksi pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang dilakukan oleh korporasi PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman selaku Direktur SMB, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek per tanggal 15 September 2025 yang berlaku sampai dengan 04 November 2028, dan Manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas.

Pelanggaran juga dilakukan oleh Hermanto selaku pihak yang memiliki akses atas rekening bank SMB, dan Indra S selaku adik dari Hermanto. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu datau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.

OJK menetapkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham HOMI pada periode pemeriksaan. Pola transaksi tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas perdagangan dimaksud sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya dengan nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah mencapai Rp 6.893.961.022.

OJK pun menjatuhkan sanksi perintah kepada SMB, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah Rp 6,89 miliar tersebut. Sementara untuk Teddi Budiman, dijatuhkan sanksi larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun, termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan efek.

Kemudian Hermanto dijatuhkan sanksi serupa selama 10 tahun. Sedangkan adiknya, Indra S, dijatuhkan sanksi larangan berkegiatan di sektor PMDK selama tiga tahun. OJK juga meminta 15 perusahaan efek untuk menutup rekening 15 investor.

2. Manipulasi Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)

Berdasarkan hasil pemeriksaan transaksi saham SAMF pada 4-19 Mei 2021, OJK menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur (SBM), Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

OJK menemukan adanya pola transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham SAMF. Praktik tersebut menyebabkan transaksi saham selama periode pemeriksaan tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sebenarnya.