Selain itu, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) juga terbukti melanggar ketentuan karena belum melakukan pengalihan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu tanggal 4 April 2025. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dikenai denda Rp 550 juta dan diminta untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali periode 21 September hingga 23 November 2015 sejumlah 114.068.100 saham dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 12 Oktober 2026.
7. Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) juga terbukti melanggar ketentuan karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal Tbk kepada PT Sinarniaga Sejahtera. OJK kemudian menjatuhkan denda kepada GOOD sebesar Rp 325 juta.
8. Pelanggaran Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) juga terbukti melanggar ketentuan atas pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk d.h. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) hasil penawaran tender wajib paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lama 2 tahun sejak selesai dilaksanakan tender pada tanggal 22 April 2019, yaitu paling lama tanggal 22 April 2021.
SMGR diminta untuk mengalihkan kembali saham SMCB tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lambat tanggal 31 Desember 2026. SMGR juga denda sebesar Rp 550 juta atas pelanggaran tersebut.
9. Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
Kemudian PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) terbukti melanggar ketentuan karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. MARK dikenai denda sebesar Rp 75 juta atas pelanggaran tersebut.
10. Pelanggaran Laporan Keuangan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU)
OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar sebesar Rp 300 juta kepada AKKU karena menyajikan pos penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 30.539.592.781 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan secara neto, dengan menggabungkan pembayaran dan penerimaan, menggabungkan mutasi atau transaksi terkait pencatatan piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi jangka panjang, hingga menyajikan pos pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 761.895.560 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan yang seharusnya disajikan pada pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi.
AKKU juga terbukti melanggar LKTT per 30 Juni 2020 menyajikan saldo piutang pihak berelasi tidak sesuai dengan informasi pada dokumen pendukung serta menyajikan saldo utang kepada PT GBI tidak dicatat sebagai utang pihak ketiga, namun dicatat sebagai utang pihak berelasi.
AKKU juga tidak mengeliminasi penyajian setoran modal dari PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk ke entitas anak pada Laporan Arus Kas pada LKT per 31 Desember 2020. Selain itu, perseroan juga tidak melaporkan transaksi setoran modal ke PT PNH kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi.
AKKU juga tidak mengungkapkan informasi yang memadai mengenai aktivitas pendanaan nonkas, termasuk pengakuan pendapatan diterima di muka dan pelunasan utang bank dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020. Kemudian terdapat ketidaksesuaian antara pos Beban Keuangan dan Pos Lain-Lain Bersih dalam laporan laba rugi dengan penjelasan masing-masing pos dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
Perseroan tidak mengumumkan kepada publik perjanjian utang dengan PT EMAS serta tidak menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukung, termasuk laporan penilai, kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah transaksi. Selain itu, AKKU juga terlambat menyampaikan informasi kepada publik terkait pengangkatan Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.
Terakhir, Jailani terbukti melanggar sejumlah ketentuan pasar modal dan standar audit dalam pemeriksaan LKT 2020 AKKU. Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp 15 juta kepada Jailani.