NADIKABAR.COM — Pemerintah bakal mencabut hak guna usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan terkait kebakaran hutan dan lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ada 11 perusahaan yang direkomendasikan Kabareskrim Polri untuk dicabut HGU-nya terkait persoalan kebakaran lahan.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha dikutip dari YouTube Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Sebelas perusahaan tersebut berada di Kalimantan. Meski begitu, Nusron tidak merinci nama perusahaan terkait karhutla, dia hanya menyebutkan inisial perusahaan.
"Kalau dilihat dari BO-nya atau beneficial ownership (pemegang saham pengendali perusahaan) dari 11 PT itu ada yang dari Korea Selatan, Malaysia, ada yang dari Singapura investornya, pemegang sahamnya, juga ada dari beberapa dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," sambungnya.
Nusron mengatakan bahwa dari 11 perusahaan tersebut, pemerintah membaginya ke dalam beberapa klaster penanganan. Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut.
