Pertama, PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare. Kedua PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat seluas 11.558 hektare. Ketiga PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 5.355 dan juga seluas 2.360,81 hektare.
Pencabutan itu dilakukan karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan mencapai lebih dari 50% dan terjadi berulang kali. Kemudian sarana dan prasarana untuk antisipasi kebakaran tidak ada dan yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak.
Klaster kedua mencakup satu perusahaan yang HGU-nya telah berakhir sejak 2020, yakni PT BSLT dengan luas lahan 2.300 hektare. Lahan tersebut dipastikan akan diambil alih negara.
Klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Pemerintah memastikan HGU ketiga perusahaan tersebut tidak akan diterbitkan.
Tiga perusahaan itu yakni PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat seluas 5.244 hektare, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat seluas 4.750 hektare dan PT AEL dengan luas 5.134 hektare.
