NADIKABAR.COM — Pemulihan tambak dan kolam terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan untuk menggerakkan kembali mata pencaharian masyarakat pesisir. Penanganan tersebut mencakup lahan budi daya yang terdampak agar kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan.
Hingga 29 September 2026, penanganan telah dilakukan terhadap 1.835,93 hektare tambak dan kolam. Penanganan tersebut mencakup 1.750,70 hektare di Aceh, 67,11 hektare di Sumatera Utara, dan 18,12 hektare di Sumatera Barat dari total 31.248,34 hektare yang terdampak.
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Enggar Sadtopo menjelaskan, intervensi awal diprioritaskan pada tambak dan kolam yang mengalami kerusakan ringan agar dapat lebih cepat digunakan kembali masyarakat.
"Dari sekitar 31.000 hektare yang terdampak, lahan rusak ringan yang telah diintervensi di lapangan mencapai 1.835 hektare, ini berupa tambak dan kolam. Kolam digunakan untuk ikan air tawar, sedangkan tambak untuk budi daya air payau seperti udang dan komoditas lainnya," ucap Enggar, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
KKP juga mengerahkan 12 ekskavator ke wilayah terdampak untuk mendukung pekerjaan fisik. Sebanyak delapan unit ditempatkan di Aceh, sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing memperoleh dua unit, dengan penggunaan alat berat terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Pemulihan juga menyasar sentra produksi garam di Aceh. Sebanyak 506 dapur perebusan garam ditargetkan dibangun kembali pada 2026 yang tersebar di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Besar.
Pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari dapur dan tungku perebusan hingga peralatan produksi. Sebagian unit ditargetkan selesai dan dapat digunakan mulai Oktober, sedangkan seluruh 506 dapur ditargetkan rampung pada awal Desember 2026.
"Mudah-mudahan nanti pada Oktober sudah ada yang selesai secara bertahap. Seluruh 506 unit ditargetkan selesai pada awal Desember," tuturnya.
Enggar menegaskan selain budi daya dan produksi garam, pemerintah juga menargetkan penanganan 360 dari 364 unit pengolahan ikan yang terdampak di tiga provinsi pada 2026. Dukungan juga diberikan kepada nelayan tangkap melalui penyaluran 129 unit mesin kapal dan 302 paket alat penangkapan ikan untuk mendukung pemulihan aktivitas melaut dan pendapatan keluarga nelayan.
