NADIKABAR.COM — Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki dua tahun masa pengabdian. Dua tahun pertama tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, periode ini telah memberi arah yang tegas: negara harus hadir lebih kuat dalam menjamin pangan, energi, gizi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan desa, pertahanan, serta penguatan industri nasional.
Pemerintahan ini memulai langkah dengan keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh selamanya menjadi bangsa besar yang hanya kaya sumber daya, tetapi lemah dalam mengelolanya. Indonesia harus berdaulat atas pangan, mandiri dalam energi, kuat dalam industri, dan mampu memastikan kekayaan nasional kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Capaian dua tahun pertama perlu dibaca secara objektif. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 5,11 persen. Di tengah ketidakpastian geopolitik, pelemahan ekonomi global, konflik di berbagai kawasan, serta tekanan perdagangan internasional, capaian tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga.
BPS juga mencatat tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen, gini ratio sebesar 0,363, dan tingkat pengangguran terbuka Agustus 2025 sebesar 4,85 persen. Angka-angka ini tentu bukan alasan untuk berpuas diri. Namun, angka tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi, pengendalian kemiskinan, dan penciptaan kesempatan kerja tetap bergerak di tengah tantangan global yang tidak ringan.
Pertumbuhan ekonomi harus terus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata. Rakyat tidak hanya membutuhkan angka makro yang baik, tetapi juga harga pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, usaha yang berkembang, pendidikan yang berkualitas, serta kepastian bahwa negara hadir ketika mereka menghadapi kesulitan.
Salah satu kebijakan paling mendasar adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025. Program ini tidak semata-mata berbicara tentang satu porsi makanan. Program ini adalah investasi besar bagi masa depan bangsa: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat dunia.
Makan Bergizi Gratis juga menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dapur komunitas, dan pelaku usaha lokal memiliki ruang untuk menjadi bagian dari rantai pasok nasional. Bila dikelola secara disiplin, transparan, dan tepat sasaran, program ini dapat menjadi contoh bahwa kebijakan sosial tidak harus menjadi beban ekonomi, melainkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat.
Tantangan tentu tetap ada: ketepatan data penerima, standar mutu gizi, keamanan pangan, pengawasan pengadaan, dan efektivitas anggaran harus terus diperbaiki. Tetapi tantangan tersebut bukan alasan untuk menghentikan agenda besar. Justru, tantangan harus dijawab dengan tata kelola yang lebih kuat, audit yang terbuka, dan pengawasan publik yang sehat.
Di tingkat akar rumput, pemerintah juga menggerakkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan kampung nelayan, infrastruktur desa, serta kebijakan yang memberi ruang pemulihan bagi pelaku UMKM. Semangat besarnya jelas: ekonomi nasional tidak boleh hanya tumbuh di kota-kota besar atau dinikmati kelompok tertentu. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru; nelayan, petani, dan pelaku UMKM harus memperoleh akses modal, pasar, teknologi, serta kepastian usaha.
Koperasi harus kembali menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar papan nama organisasi. Bila dikelola profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan sempit, koperasi dapat memperkuat posisi tawar masyarakat dalam distribusi, produksi, pembiayaan, hingga pemasaran. Di situlah semangat ekonomi kerakyatan menemukan bentuknya yang paling nyata.
