Eddy juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat penanganan perubahan iklim. Menurut Wakil Ketua Umum PAN tersebut, pengurangan emisi perlu berjalan bersama dengan langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, perlindungan hutan, pengendalian pencemaran, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana terkait iklim.
Untuk mendukung berbagai upaya tersebut, Eddy menilai penguatan kerangka hukum penanganan perubahan iklim menjadi langkah penting.
Menurutnya, penanganan perubahan iklim membutuhkan komitmen lintas sektor dan landasan hukum yang kuat. Karena itu, ia mendorong agar agenda penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan segera mencapai kesepakatan dan disahkan DPR.
"Saya mengapresiasi upaya untuk memperkuat kerangka regulasi perubahan iklim. Ke depan, kita perlu memastikan bahwa kebijakan mitigasi, adaptasi, pembiayaan iklim, dan perlindungan masyarakat terintegrasi dengan baik dalam sistem perencanaan pembangunan nasional," ujarnya.
Eddy menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi, dan penanganan perubahan iklim perlu berjalan seiring dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih awal.
Menurutnya, untuk mendukung pencapaian target tersebut, konsistensi arah kebijakan, penguatan investasi energi bersih, dan keterlibatan seluruh sektor ekonomi dalam penurunan emisi perlu terus dijaga.
"Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan tekad yang kuat untuk mendorong dekarbonisasi perekonomian Indonesia secara bertahap dan pasti. Kita perlu menjaga konsistensi arah kebijakan, memperkuat investasi energi bersih, dan memastikan seluruh sektor ekonomi ikut mengambil bagian dalam penurunan emisi," pungkas Eddy.
