"Jadi, ada dua Pak, critical point-nya. Denda tiga kali kalau sawahnya dibangun dalam kawasan itu. Tetapi kalau tidak bisa, denda tiga kali NJOP. Nah kita bisa menghemat Rp 100 triliun. Jadi itu aja saya usul," imbuh Amran.
Menanggapi usulan Amran, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta agar data tersebut tidak langsung dieksekusi, melainkan harus diaudit terlebih dahulu secara komprehensif. Nusron menekankan perlunya pemilahan yang jelas antara alih fungsi yang mengantongi izin resmi dan yang ilegal, serta melihat status penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di masing-masing daerah saat alih fungsi itu terjadi.
"Maka ini harus diaudit dulu, sebelum menentukan jumlahnya denda, diaudit dulu dari 554 (ribu hektar) itu berapa yang pakai izin, berapa yang tidak pakai izin. Dari 554 (ribu hektar) itu, mana daerah yang pada saat itu sudah menetapkan LP2B, mana yang belum menetapkan LP2B," ujar Nusron.
Selain itu, Nusron mengingatkan sanksi penggantian lahan dalam undang-undang tidak dipatok rata, melainkan disesuaikan dengan jenis irigasi sawah yang dialihfungsikan. Sawah dengan irigasi teknis diwajibkan mengganti tiga kali lipat dengan tingkat produktivitas yang setara, sawah rawa dua kali lipat, sementara sawah tadah hujan hanya satu kali lipat.
"Kalau lahan teknis itu mengganti lahan non-sawah tiga kali lipat dicetak menjadi sawah. Tapi ada tambahan kalimat, tidak mutlak tiga kali lipat, dengan tingkat produktivitas yang sama. Jadi misal kalau sawah di Karawang, itu 9 ton, diganti di Sumsel hanya 3 ton, 3 dikali 3 = 9," beber Nusron.
