"Jadi yang diaudit selain masuk LP2B juga jenis sawah dulu yang dialih fungsi itu kayak apa. Tinggal itu dilakukan tim bersama. Kalau bisa mohon timnya diketuai dari Tim Menko dengan anggotanya dari ATR BPN sama Menteri Pertanian, KKP ada," tambah Nusron.
Sebelumnya, sebanyak 554.000 hektare sawah sejak 2019 hingga 2025 telah beralih fungsi menjadi pemukiman maupun kawasan industri. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, alih fungsi tersebut akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
Nusron menilai kondisi ini menjadi alasan pentingnya pengendalian ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar keberlangsungan lahan pangan dapat dijaga. Untuk itu, ia meminta pimpinan daerah agar status Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tertera dalam RTRW.
"Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini. Karena itu Bapak/Ibu sekalian, kita lihat nanti di dalam RTRW-nya harus mencantumkan tentang Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), LP2B-nya harus muncul. Supaya ke depan ini sawahnya dilindungi," ujar Nusron dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/12/2025).
