NADIKABAR.COM — Rehabilitasi 56 pasar rakyat di 15 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dipercepat, Penanganan sarana perdagangan tersebut diarahkan agar pedagang dapat kembali menjalankan usaha, distribusi kebutuhan masyarakat pulih, dan perputaran ekonomi daerah kembali menguat.
Rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan bangunan, tetapi juga pada pemulihan fungsi pasar sebagai pusat penghidupan warga. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal S. Shofwan mengatakan Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan Pascabencana menjadi instrumen kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan tersebut.
"Dampaknya bukan hanya fisik, tetapi juga dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak bencana," ujar Iqbal dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Pada 2026, penanganan diprioritaskan bagi pasar yang mengalami kerusakan ringan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan tahapan administrasi dan pelaksanaan fisik agar pekerjaan dapat diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026. Sementara pasar dengan kerusakan sedang dan berat dipersiapkan untuk memperoleh dukungan lanjutan pada tahap berikutnya.
Implementasi program tersebut antara lain berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah daerah memperoleh dukungan Rp2,7 miliar untuk perencanaan, pengawasan, dan rehabilitasi tujuh pasar ikan dan sayur. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi memastikan DIPA yang telah diterima segera ditindaklanjuti menjadi pekerjaan di lapangan.
"Kami segera menindaklanjuti setelah menerima DIPA tersebut dengan melaksanakan program sesuai ketentuan. Yang terpenting, manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku ekonomi yang terdampak bencana," kata Sibral.
Di Kabupaten Aceh Tengah, rehabilitasi menyasar empat pasar dengan dukungan Rp2,6 miliar. Penanganan tersebut mencakup Pasar Kecamatan Silih Nara, Pasar Terminal Lama, Pasar Kecamatan Linge, dan Pasar Reje Wali Sejahtera di Kecamatan Ketol. Pemerintah daerah akan mengawal pelaksanaannya agar aktivitas perdagangan segera kembali berjalan dalam fasilitas yang lebih layak.
Pemulihan serupa dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan dukungan Rp7.821.385.000 bagi tujuh pasar.
"Pasar bukan hanya tempat transaksi perdagangan, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Karena itu, ketika sarana perdagangan terdampak bencana, pemulihannya harus menjadi perhatian. Kita ingin para pedagang bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi masyarakat kembali bergerak," kata Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.
Sementara itu, Kota Pariaman memperoleh tambahan anggaran Rp4,1 miliar untuk merehabilitasi empat pasar. Wali Kota Pariaman, Yota Balad menekankan pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan kerusakan, tetapi perlu menghasilkan fasilitas perdagangan yang lebih aman dan tangguh.
"Melalui tambahan anggaran ini, kita ingin memastikan fasilitas perdagangan tradisional tidak hanya sekadar diperbaiki, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya agar lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan," ujarnya.
