NADIKABAR.COM — Ratusan ribu orang memadati jalan-jalan di berbagai kota di Prancis pada Kamis (05/11) dalam gelombang baru protes terkait kenaikan biaya hidup.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan jumlah pengunjuk rasa terus meningkat sepanjang sore, dari 270.000 orang menjadi 600.000 orang menjelang malam.

Lima serikat pekerja yang mengorganisir aksi tersebut mewakili sektor publik dan swasta. Mereka mendesak pemerintah menangani memburuknya layanan publik serta tingginya harga berbagai kebutuhan.

Para pekerja sektor publik dan swasta bergabung dengan mahasiswa yang telah menggelar berbagai aksi protes selama sebulan terakhir.

Salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada Oktober lalu berujung ricuh. Sejumlah oknum yang diduga perusuh merusak toko-toko, sementara api terlihat berkobar dari atap balai kota Limoges di Prancis tengah.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyalahkan kelompok-kelompok kiri ekstrem atas kekerasan tersebut dan berjanji menambah personel keamanan di lokasi demonstrasi.

Seperti yang terjadi pada Oktober, demonstrasi besar berlangsung di Paris, Lyon, Marseille, dan sejumlah kota lainnya. Sekitar 70.000 polisi dan personel keamanan dikerahkan di seluruh Prancis.

Aksi protes sebagian besar berjalan damai, meski terdapat laporan bentrokan antara polisi antihuru-hara dan demonstran di Lyon.

Laporan juga menyebut adanya insiden yang memanas di Paris. Menara Eiffel ditutup sepanjang hari, dan pada satu titik polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran di ibu kota Prancis tersebut.

Aksi demonstrasi dimulai sejak Kamis (05/11) pagi di kota-kota selatan seperti Marseille dan Lyon, serta Nantes di wilayah barat.

Otoritas setempat di wilayah Brittany menyatakan bahwa "sekelompok orang bertopeng" mencoba memblokir jalan-jalan di kota Rennes.

Stasiun televisi BFM TV melaporkan sebuah sekolah menengah atas di dekat Toulouse, wilayah barat daya Prancis, dibakar.

Demonstrasi utama di Paris dimulai pukul 14.00 waktu setempat. Harian Le Monde melaporkan para demonstran mulai membubarkan diri menjelang malam.

Reuters melaporkan bahwa siswa sekolah menengah atas dan demonstran lainnya bentrok dengan polisi antihuru-hara di ibu kota Prancis pada Kamis (05/11) pagi setelah memblokir sebuah jalan menggunakan tempat sampah.

Serikat pekerja di sektor pendidikan, baik publik maupun swasta, menyerukan aksi mogok kerja. Seruan serupa juga disampaikan serikat pekerja yang mewakili pegawai kereta api, rumah sakit umum, dan layanan pos.

Mereka menuntut kenaikan upah minimum, kenaikan gaji secara menyeluruh, reformasi perpajakan, serta kondisi belajar yang lebih baik bagi generasi muda.

Kementerian Pendidikan menyatakan lebih dari 15% tenaga pengajar di Prancis ikut mogok kerja. Serikat pekerja sektor listrik juga bergabung dalam aksi tersebut, demikian disampaikan perusahaan utilitas milik negara EDF.

Sekitar sepertiga sekolah menengah atas di Prancis ditutup, baik akibat blokade yang dilakukan siswa maupun karena guru yang ikut mogok kerja.

Laporan media menyebut operator kereta api nasional SNCF memperkirakan gangguan terhadap layanan kereta jarak jauh hanya akan bersifat terbatas.

Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan kenaikan upah minimum yang sejak Juni ditetapkan sekitar Rp27 juta per bulan. Saat itu, upah minimum dinaikkan sekitar Rp638 ribu untuk menyesuaikan dengan inflasi yang lebih tinggi.

Serikat pekerja terbesar di Prancis, CFDT, menuntut kenaikan sedikitnya sekitar Rp 1,8 juta per bulan.

Sejauh ini, pemerintah menolak mengambil langkah besar untuk meredakan kemarahan demonstran terkait biaya hidup karena masih berupaya mengendalikan defisit anggaran.

Bagi para pelajar, pemerintah berjanji menempatkan sekitar 3.000 guru yang telah memenuhi kualifikasi, tetapi belum mulai bekerja, untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah juga menjanjikan pengurangan jumlah siswa per kelas, penambahan tenaga pengajar pada tahun depan, serta pinjaman sekitar Rp73 triliun untuk renovasi sekolah.

Presiden Emmanuel Macron akan meninggalkan jabatannya pada pemilu tahun depan setelah satu dekade berkuasa. Sejumlah survei menunjukkan kerusuhan ini menguntungkan calon presiden sayap kanan ekstrem Marine Le Pen, yang saat ini memimpin berbagai jajak pendapat untuk menggantikannya dan selama ini dikenal mengusung sikap tegas terkait hukum dan ketertiban.

Calon dari kubu kiri radikal, Jean-Luc Melenchon, juga mengalami peningkatan dukungan dalam berbagai survei meski mendapat kritik dari pemerintah karena mendukung tuntutan demonstran, mengkritik penanganan krisis oleh otoritas, dan tidak secara tegas mengecam aksi kekerasan. Ia mengatakan Macron harus memenuhi tuntutan demonstran atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Mantan perdana menteri Macron, Edouard Philippe, yang kini maju sebagai calon presiden dari kubu kanan tengah, masih tertinggal jauh dari Le Pen dan Melenchon. Kondisi itu membuat Philippe terancam gagal lolos ke putaran kedua pada 2 Mei jika tidak mampu memulihkan momentumnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris