Sementara itu, nilai sanksi administrasi dalam ketetapan tersebut mencapai sekitar Rp222,24 miliar. Dari jumlah itu, nilai sanksi yang diminta untuk dikurangi berdasarkan ketentuan PMK 71/2026 mencapai sekitar Rp194,20 miliar.
Adapun setelah PMK 71/2026 berlaku, DJP menerima permohonan dari 2.824 wajib pajak dengan total 5.188 surat ketetapan. Dalam kelompok ini, nilai sanksi yang diminta untuk dikurangi mencapai sekitar Rp16,22 miliar.
Inge menjelaskan nilai tersebut relatif lebih kecil karena sebagian besar permohonan berkaitan dengan surat tagihan pajak (STP) yang tidak memiliki nilai pokok pajak.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak dalam kategori tersebut cukup membayar 10 persen dari sanksi yang ditetapkan untuk memperoleh pembebasan sebesar 90 persen.
