"Kalau memang dia tidak ada pokoknya, berarti dia hanya membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka akan mendapatkan pembebasan sanksi nanti sebesar 90 persennya," jelas Inge.
Inge juga menyebutkan nilai setoran yang telah diterima DJP dari permohonan sebelum PMK 71/2026 mencapai sekitar Rp251,74 miliar.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan jumlah permohonan tersebut masih dinamis. Pasalnya, kesempatan mengajukan pengurangan sanksi hingga 100 persen masih dibuka sampai 31 Desember 2026, sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan.
"Ini angka yang sangat dinamis, ini angka tarikan tadi pagi. Tentu nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai 31 Desember 2026, kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk bisa mendapatkan pengurangan sampai dengan 100 persen apabila memenuhi persyaratan," pungkas Bimo.
