NADIKABAR.COM — Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi meminta pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Nawardi, anggaran TKD perlu diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan penting, bukan proyek pembangunan yang bersifat mewah.
Nawardi mengatakan penurunan penerimaan negara di tengah meningkatnya kebutuhan belanja akan berdampak pada alokasi TKD. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana pembangunan dengan anggaran yang tersedia.
Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan yang harus diprioritaskan, seperti biaya operasional pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan air minum, pemadam kebakaran, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah sakit.
"Standar pelayanan minimal ini harus diprioritaskan dulu, bukan hal-hal yang bersifat wah," kata Nawardi dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (12/11).
Setelah kebutuhan pelayanan dasar terpenuhi, Nawardi menyebut pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan aset. Beberapa di antaranya pasar, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.
Prioritas berikutnya adalah menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek yang telah jatuh tempo maupun utang pemerintah daerah.
Menurutnya, ketiga kebutuhan tersebut perlu menjadi "prioritas untuk TKD".
Namun, Nawardi menilai alokasi TKD saja tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi agar program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Jadi harus ada sinergi antara TKD, program prioritas, dan program dari lewat kementerian dan lembaga yang berada di daerah. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Senator Menyapa episode kedua yang mengangkat tema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal'. Senator Menyapa episode dua membahas seputar Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Melalui forum dialog yang terbuka dan berbasis evaluasi, DPD RI bersama NadiKabar.com menghadirkan Senator Menyapa sebagai ruang untuk mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait.
Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.
Senator Menyapa episode kedua dapat disaksikan melalui NadiKabar.com TV, YouTube NadiKabar.com, dan live streaming di NadiKabar.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.
