Melalui mekanisme tersebut, menurut dia, partai politik yang lolos ke DPR tetap dapat memperoleh kursi sesuai raihan suara pemilih, sementara persyaratan ketat hanya diberlakukan saat pembentukan fraksi di parlemen.
Ia menegaskan penguatan kualitas demokrasi perlu ditempatkan pada perbaikan kelembagaan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, penataan regulasi parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 harus benar-benar memperhitungkan dampaknya terhadap keterwakilan suara rakyat.
"Yang perlu diperkuat adalah kualitas demokrasi melalui perbaikan kelembagaan. Jangan sampai penyederhanaan partai justru mengurangi keterwakilan suara masyarakat," katanya.
