NADIKABAR.COM — Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah. Masa menyampaikan sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan mulai dari banjir hingga kriminalitas.
Ketua DPC GMNI Medan, Damses Sianturi, mengatakan pihaknya menuntut penggunaan Perubahan APBD 2026 untuk menyelesaikan beberapa masalah di Kota Medan. Di antaranya rayap besi dan banjir.
"Kami menilai bahwa selama menjabat sebagai Wali Kota Medan, Rico Waas belum dapat menjawab permasalahan serius dan tantangan dari Masyarakat Kota Medan. Salah satunya narkoba yang menjadi faktor tingginya kriminalitas seperti kejahatan jalanan, tawuran antar kelompok pemuda, dan pelaku pencurian yang menjadikan stigma warga Medan sebagai rayap besi," ujar Damses dalam pernyataan tertulis tuntutan massa aksi, Kamis (27/8/2026).
Tuntutan selanjutnya, kata Damses, terkait penanganan banjir dan pemerataan infrastruktur serta pembenahan lingkungan.
"Melihat Kota Medan yang langganan banjir, infrastruktur jalan yang rusak dan tidak merata, serta pengelolaan sampah terburuk se-Indonesia, kami menuntut Pemerintah Kota Medan untuk mempercepat perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, fasilitas publik, pengelolaan sampah, serta infrastruktur dasar lainnya dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan," tambahnya.
Damses mengatakan, pihaknya juga menyoroti sebanyak 1.350 anak se-Kota Medan yang putus sekolah. Hal ini, kata dia, menunjukkan kegagalan Pemkot Medan memprioritaskan program pendidikan.
"Juga banyaknya keluhan masyarakat Medan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang dinilai rumit dan mahal," katanya.
GMNI juga meminta Pemkot Medan untuk menghentikan program yang dinilai boros. Di antaranya anggaran air mineral Rp 1,1 miliar dan anggaran sewa gedung Rp 400 juta per tahun.
"Kami melihat kinerja wali kota kebanyakan hanya seremoni. Kami meminta agar anggaran untuk seremonial di instansi pemerintahan dipangkas," pungkasnya.
