(1) OneTwoMarkets diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di Afrika Selatan dan mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi oleh OJK.
Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi Al yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Padahal, perusahaan tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
(2) Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
Modus Impersonasi Perusahaan atau Lembaga
Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin Cina.
Dalam penawarannya, impersonasi Guotai Haitong juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
