NADIKABAR.COM — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan 16 entitas yang menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat.

Entitas usaha tersebut melakukan penipuan dengan modus dari investasi bermodal deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.

Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PASTI, entitas juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial intelligence/AI) untuk meyakinkan korban. Publik diminta waspada terhadap tawaran investasi yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.

"Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan," tulis Satgas PASTI dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Satgas PASTI entitas mencatat penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member, yaitu:

(1) 10 perusahaan tersebut menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi dan situs web yang tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

(2) Zahra Berkah diduga menipu masyarakat melalui investasi deposit dengan iming-iming keuntungan hingga 80% dalam 30 hari. Dana yang dihimpun diklaim digunakan untuk usaha pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, serta penyaluran pinjaman.

Dalam penawarannya, Zahra Berkah juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Berdasarkan hasil verifikasi, Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK.

"Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha untuk penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat," jelas Satgas PASTI.

(3) Singapore Bhinneka Capital (SBC) melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC juga menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan anggota yang direkrut dan menawarkan keuntungan berbasis tim.

"Dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang tergabung, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Selain itu, dalam penawarannya, SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi oleh OJK," terangnya.

Sementara berdasarkan hasil verifikasi, SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan/atau situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi

(4) MAERA, yang diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, dan membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan berizin Indonesia.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Modus Penawaran Investasi Instrumen Keuangan dan Aset

(1) OneTwoMarkets diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di Afrika Selatan dan mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi oleh OJK.

Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi Al yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Padahal, perusahaan tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

(2) Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Modus Impersonasi Perusahaan atau Lembaga

Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin Cina.

Dalam penawarannya, impersonasi Guotai Haitong juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.