Bapanas sendiri telah mengatur ketentuan tersebut dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 mengenai Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan. Surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026.
Dalam surat edaran tersebut, seluruh pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan HPP, HET, dan harga beras SPHP karena komoditas tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Pengawasan tersebut dilakukan oleh kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah (Kapolda), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian resor (Kapolres), dan komandan distrik militer (Dandim) sesuai kewenangannya.
Pengawas dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang ditemukan juga dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.
