Sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan dari peredaran oleh produsen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelaku usaha juga terancam sanksi pidana apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal tindak pidana di bidang pangan.

Sanksi pidana tersebut berupa hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.