Amran mengatakan praktik tersebut bukan hanya terjadi di satu lokasi dan meminta aparat mengusut kemungkinan adanya sindikat yang beroperasi di berbagai daerah.
Menurut Amran, dugaan pengoplosan itu dapat merugikan petani dan konsumen. Ia menyebut sekitar 115 juta petani padi dan 286 juta penduduk Indonesia berkaitan dengan rantai produksi dan konsumsi beras.
Ia juga menilai penyalahgunaan beras bersubsidi bertentangan dengan tujuan pemerintah membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
"Ini (beras SPHP) subsidi di hilir. Ini disubsidi, kalau tidak salah ya, boleh dicek nanti, Rp6.000 per kg, SPHP. Harusnya ini dijual Rp12.500, tapi dijual Rp17 ribu," ujarnya.
Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu turut menyinggung besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor pangan. Ia menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, naik dari Rp144 triliun pada 2025.
Menurut dia, dukungan tersebut mencakup subsidi di sisi produksi, seperti pupuk dan traktor, serta subsidi beras SPHP melalui Perum Bulog.
